pencurian uang dalam kasus impor daging

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana biasa yang menjadi Extraordinary crime karena maraknya dan membutuhkan penanganan penyelesaian hukumsecara tuntas. Akan tetapi karena sifatnya , Tindak pidana belum ada, bila secara materiil belum dilaksanakan.

Tindak Pidana Terorisme menjadi Ektraordinary crime, karena sifatnya mengancam keselamatan orang banyak, maka penanganan tindak pidana ini secara preventip bisa dijatuhi pidana bila terbukti sudah ada persiapan akan melakukan tindak pidana.

Disinilah letak pencampuradukanparadigmasebagai alasan mengapa dan kapan tindak Pidana itu dibuktikan adanya.

Dalam Tindak Pidana Terorisme, pembuktian seseorang sebagai teroris cukup dengan telah terjadinya satu rencana tindak terorisme yang dapat dibuktikan dengan adanya rapat, pertemuan yang membahas tentang perencanaan terhadap sasaran. Adanya persiapan penggunaan alat melakukan teror, Persiapan pendanaan dan semua yang terkait dengan akan adanya tindak terorisme.

Akan tetapi Tindak Pidana Korupsi , Suap/Gratifikasi sama dengan pencurian, penadahan , penyelundupandll. Termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang , tindak pidana baru terjadi setelah secara materiil tindak pidana itu dilaksanakan. Sehingga alat buktinyaadalah :

1.Untuk suap/ Gratifikasi tindak pidana baru terjadi bila:

Ada yang disuap, ada yang menyuap dan semua yang terlibat didalamnya. Ada tujuan suap untukapa. Untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

2.Untuk Korupsi dibuktikan dengan telah adanya kerugian Negara yang diakibatkan adanya tindak pidana Korupsi.

Bagaimana dengan kasus LHI ?

LHI dituduh menerima suap untuk penambahan kuota IMPOR DAGING SAPI bagi PT Indoguna Utama.

Tepatkah ?

Semua kesepakatan yang telah terjadi, pemberian uang muka sebagai biaya operasional dari PT Indoguna Utama kepada Ahmad Fathanah adalah bukan perkara tindak pidana. Tindak Pidana Penyuapan baru terjadi setelah :

Yang disuap, yaitu yang mengeluarkan kuota impor, telah mengeluarkan kuota impor sesuai permintaan yang diminta si penyuap. Artinya penerima suap melanggar hukum dengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan walaupun hadiah sebagai imbalan baru dijanjikan.

LHI dituduh menerima grativikasi. Gratifikasiadalah pemberian sebagai tanda terimakasih atas sesuatu yang diduga telah dilakukan, yang seharusnya tidak dilakukan oleh penerima grtivikasi sehingga menguntungkan pihak yang memberi grativikasi. Bila kuota ini belum keluar maka pelanggaran yang dimaksud ayat ini tidak bisa disangkakan

Artinya dari alasan Tindak Pidana Suap, maupun Gratifikasi kalau itu dengan jelas tujuannya disebutkan adalah untuk dikeluarkannya KUOTA IMPOR, maka TINDAK PIDANA BARU TERJADI saat KUOTA IMPOR itu dikeluarkan ataukhusus untuk suap , bila suap sudah diterima Pejabat DepTan.

Pertanyaannya, sudahkah Kuota Impor itu dikeluarkan ?

Atau sudahkah ada suap yang diterima Pejabat Deptan?

Bila sudah, masalahnya tidak perlu bertele-tele, tangkap semua yang terlibat termasuk Menteri Suswono. Akan tetapi bila Kuota Impor itu belum ada dan belum juga ada suap yang diterima Pejabat Deptan, lalu apa alasan KPK menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penyuapan/gratifikasi ?

Apakah KPK menganggap tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana terorisme ?

Apakah berarti KPK telah menggunakan Paradigma tindak pidana Terorisme untuk menangani Tindak Pidana Korupsi?

Bila akan dikejar dengan pasal 11 dan 12 UU TIPIKOR .

Marilah kita bahas pasal yang dijadikan pasal karet oleh KPK.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal ini murni berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, tidak melibatkan sipemberi hadiah atau janji. Apapun posisinya. Bertujuan murni menjaga moral pegawai negeri atau penyelenggara Negara dari pengaruh suap/gratifiksi.

Pasal ini memberi perlindungan kepada si pemberi hadiah atau janji, karena tidak bisa dibuktikan bahwa sipemberi hadiah pasti mempunyai kepentingan terhadap jabatan sipenerima.

Adanya kepentingan sipemberi hadiah atau janji membuat pasal ini tidak berlaku, karena sudah langsung dikenakan pasal 12 ayat a. Atau b.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Ayat ini dengan jelas melibatkan siapa saja yang terlibat, memberikan hadiah atau janji yang dikatagorikan suap dimana pemberian sesuatu atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur pidana terjadi bila :

Hadiah itu sudah diterima walaupun untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya belum dilaksankan

Tindakan melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sudah dilaksanakan walaupun hadiah belum diterima dan baru berupa janji.

b.pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

 

Ayat ini dengan jelas melibatkan siapa saja yang terlibat, memberikan hadiah yang dikatagorikan gratifikasi dimana pemberian sesuatu atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

 

Unsur pidana terjadi saat hadiah atau janji itu disampaikan.

( janji seperti dijelaskan pada pasal 12 ayat a atau b inilah sebenarnya janji yang sudah layak dijadikan bukti )

Kaitannya dengan kasus LHI:

Pasal 11.

Pasal ini hanya berlaku bagi pejabat yang ada kaitannya dengan Penambahan Kuota Impor berarti hanya berkaitan dengan Pejabat Deptan.

Pasal 12 ayat a.

Pasal ini berlaku bila, hadiah sudah sampai kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan tambahan kuota, walaupun penambahan kuota belum dilaksanakan, atau ;

Tambahan Kuota sudah dikeluarkan walaupun hadiah belum diserah terimakan.

Pasal 12 ayat b.

Berlaku saat janji adanya hadiah dinyatakan atau hadiah disampaikan. Karena berarti penambahan Kuota impor daging sapi sudah keluar sebelum ada janji atau pemberian hadiah sebagai gratifikasi/suap dari pihak PT. Indoguna utama

Dari uraian diatas jelaslah bahwa Tindak Pidana Suap atau gratifikasi barulayak dikenakan bila sudah ada tindakan melawan hukum yang konkrit, memenuhi persyaratan ada yang disuap dan ada yang memberikan suap/gratifikasi.

Bagaimana dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi ikutan tindak pidana suap / gratifikasinya ?

Tidak ada tindak pidana yang menimbulkan adanya uang haram yang harus disucikan, berarti tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi tindak Pidana Pencucian Uang bisa menjadi bukti adanya tindak pidana yang mendahului.

Ini yang akan dilakukan oleh KPK, mencari tindak pidana Suap/gratifikasi melalui kecurigaan adanya uang haram. Bila ini benar akan dilakukan oleh KPK, hanya cukup dengan menempel semua makelar untuk menelusuri tindak pidana suap, KPK akan terjerembab menjadi menjadi penegak hukum yang paling tidak profesional. Dan menjadi bukti betapa amburadulnya system hukum di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s